in

Melacak Asal Maraknya Akun Politik Anonim di Twitter

Terjadi karena arsitektur aplikasi Twitter mendukung anonimitas, dibatasi 280 karakter, dan faktor ketidakpercayaan publik atas informasi media.

coffee smartphone twitter application
Sejak awal, mendukung anonimitas dan karakter terlalu singkat. (Photo: Pexels.com)

Twitter selalu ramai dengan posting headline (judul berita) media, isu politik, dan kutipan (quote) 280 karakter. Tiap detik, content Twitter berjalan, dapat mendeteksi trending topic apa yang sedang ramai. Twitter lebih disukai karena lebih simple dan praktis. Mudah pula membuat akun anonim politik.

Akun politik anonim adalah akun pemberitaan isu politik yang tak diberitakan media, atau memanaskan suasana. Akun anonim, tak jelas identitas pemiliknya. Ada pula akun palsu (false account), biasanya memanfaatkan nama besar orang lain; ada pula akun spam yang kerjaannya posting link dan men-share link sampah, disukai karena bisa menambahkan follower secara gratis. Masalah muncul saat akun-akun anonim melancarkan tweet politik.

Arsitektur 280 Karakter dan #hashtag

Arsitektur 280 karakter dan #hashtag pada aplikasi Twitter adalah penyebab pertama mengapa banyak bermunculan akun politik anonim.

Twitter card sudah bisa bisa menampilkan cuplikan content dari media lain, layaknya Facebook, bahkan sekarang sudah support video, walaupun masih dibatasi ke pemakai iPhone.

Pembatasan 280 karakter per tweet, “memaksa” Twitter hanya menampilkan headline dan kalimat pendek. Apa saja di-tweet. Orang tinggal memasukkan hashtag (kata kunci) hanya dengan menambahkan tanda # langsung bisa dicari siapapun. Tidak mengherankan, di Indonesia muncul “kultwit” (akronim dari “kuliah tweet“), yaitu serangkaian tweet bernomor yang dikelompokkan dengan hashtag tertentu, menyiasati batasan 280 karakter ini, kemudian dikumpulkan di situs ChirpStory.

Kalau sebuah postingan saja belum tentu utuh menjelaskan sebuah isu politik, apa jadinya jika hanya 280 karakter, apalagi dari akun anonim. Persoalannya, follower adalah segalanya. Zaman media sosial, mengukur “kebenaran” dari banyaknya like dan follower. Mendapat sebanyak mungkin pengikut (follower) telah mengubah selebritas dan partai politik sebagai dua sisi mata uang.

Konsep Impor: Kebebasan Bicara

Perlu dicatat pula, kebebasan berbicara dan hak mengeluarkan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia adalah konsep impor tentang hak untuk diistimewakan dari Amerika, bukan hak-lahir orang Indonesia. Publik semakin marah ketika televisi hanya menayangkan kasus-kasus yang tak selesai, ketika kerugian negara bernilai trilyunan hanya menjadi angka, dan kemiskinan direpresentasikan dalam bentuk data statistik. Media sosial akhirnya menjadi media mengekspresikan keresahan, tidak mengherankan jika akun-akun tongkrongan anak muda lebih menyukai umpatan, sebab itu berarti kebebeasan berbicara pula.

Tweep (sebutan untuk para pemakai Twitter) sangat menyukai rumor dan apa yang ada “di balik berita”. Tentang kebenarannya, tentu butuh verifikasi. Bukankah semua orang boleh merevisi fakta di media sosial?

Twitter tidak Melarang Anonimitas

Menurut juru bicara Twitter, Rachael Horwitz, Twitter tidak pernah membekukan akun palsu, kecuali jika akun (siapapun) tidak mematuhi aturan Twitter, misalnya: mengirim link spam atau menayangkan content pornografi. Horwitz menambahkan, ” Twitter adalah bagian integral dari wacana politik di seluruh dunia. Kami mengerti dan mendukung kebutuhan untuk dialog real-time (saat ini juga) antara politisi dengan warga dan kami tidak ingin menghambat proses ini.”

Ketidakjelasan Media dan Sikap Pemerintah

Perbincangan-bebas seputar politik ini muncul karena ketidakjelasan media dan sikap pemerintah dalam dalam menginformasikan kasus. Akun politik anonim ini sering memberikan informasi “alternatif”, sebagai whistleblower (pengicau) dan kadang mencitrakan-diri sebagai first source (sumber pertama). Kamu tentu ingat bagaimana hebohnya akun @TrioMacan2000, atau ingat pula dengan @metrotvnews yang pertama kali mengeluarkan investigasi kasus Sprindik KPK yang sebenarnya “menyalahi” prinsip jurnalisme, karena motif politik melatarbelakangi pencampuradukan jurnalisme dan hukum.

Sekali lagi, “alternatif” belum tentu valid, apa yang keluar dari media besar belum tentu kebenaran. Pelacakan pemilik akun anonim, menjadi tindakan tak-efisien, selagi di media-media besar masih menayangkan ketidakjelasan fakta dan penyelesaian kasus.

Media sosial Twitter hanya akan menjadi repost judul berita, umpatan politik, dan rumor yang dianggap kebenaran. [dm]

What do you think?