Kalau mau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sebaiknya pemerintah segera memperkerjakan hacker profesional.
Hacker adalah seseorang yang ingin melampaui system, mencari kelemahan software, menembus keamanan jaringan. Istilah ini netral, karena terkait metode dan teknik, bukan “untuk apa” dia menggunakan teknik dan metode itu. Hacker di Indonesia sering diidentikkan dengan penjahat online, diterjemahkan sebagai “peretas” (pembobol), namun sebenarnya lebih tepat diartikan “orang yang bisa mengakali”. Tidak negatif.
Perusahaan seperti Mozilla, Google, selalu membuat kontes hacker terbuka untuk menilik keamanan system browser. Semua orang boleh menguji tingkat keamanannya. Satu lubang keamanan akan berakibat pada keamanan di sekitarnya. Jika ditemukan lubang keamanan di Google Chrome, bisa jadi semua pemakai Google Chrome terancam. Itu satu contoh kecil.
Kejahatan internet tidak ada bermacam-macam bentuknya: 1. kejahatan kartu kredit dan transaksi online (carding), 2. meretas jaringan (misalnya untuk memanipulasi saham), 3. menutup atau menyisipkan file di website tanpa sepengetahuan pemiliknya (deface) seperti kasus situs presiden SBY, 4. pemalsuan identitas (fake identity) untuk propaganda (seperti kasus @triomacan2000), 5. penyebaran virus dan spam di jutaan komputer, 5. pornografi dan penayangan kekerasan, serta 6. pembajakan (piracy).
Kalau tekun mengikuti tutorial di dunia underground, tidak sampai 3 bulan, seseorang sudah siap turun ke jalan walaupun masih sekelas script kiddies (baru bisa menjalankan software dan memodifikasi code).
Semua orang berpotensi menjadi “penjahat” saat sebuah negara tidak mengendalikan internet.
Mesir menerapkan pemblokiran, gagal. Tunisia menerapkan kebebasan, gagal pula. China, yang mengklaim memiliki internet sendiri bernama Chinanet, menerapkan blokir dan sensor, juga terisolir dari internet. Presiden Mubarak di Mesir berhadapan dengan protes karena menutup akses internet. Sekali penduduk internet tidak bisa online dengan bebas, mereka akan turun ke jalan. Presiden Ben Ali membiarkan penduduk Tunisia menayangkan apapun, akhirnya: video kritik dan korupsi pemerintahannya menyebar di mana-mana.
Menutup dan membebaskan, hanya akan membuat orang menggelar “parlemen jalanan” atau menggulingkan kewibawaan. Bahkan China yang memiliki pengakses internet 500 juta dan melarang semua layanan Web 2.0 (Facebook, Google, Twitter, YouTube) harus kucing-kucingan sendiri dengan penduduknya.
Mari membayangkan kerugiannya jika negara tidak mengendalikan kejahatan internet: apa yang terjadi jika website yang menjalankan transaksi online diserang hacker? Setidaknya transaksi terhenti, itu berarti sirkulasi uang terhambat. Lebih jauh lagi, apa yang terjadi hacker Indonesia dan Malaysia saling-serang dan berlanjut pada buruknya hubungan bilateral kedua negara?
Mengamankan aset dan memiliki prosedur penanganan cybercrime yang jelas, merupakan kuncinya.
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) belum membicarakan penerapan penanganan cybercrime secara optimal. Misalnya, terjadi penindakan, pelacakan, dll. untuk sebuah kasus, pihak kepolisian belum memperkerjakan hacker professional, sementara teknik hacking selalu berkembang. Dalam dunia hacker, ada “digital forensics”, yaitu, pelacakan standard untuk mengungkap modus dan bukti “kejahatan”. Jika tidak dilakukan sesuai standard, maka validitas bukti secara hukum dipertanyakan. Tidak cukup dengan interogasi. FBI Amerika sudah memperkerjakan hacker professional secara aktif. Mereka memiliki prosedur dan standard penanganan ketika melacak kasus kejahatan internet.
Jika pemerintah tidak segera memperkerjakan hacker, bukan tidak mungkin terjadi kerugian semakin besar. Kejahatan internet kini sudah semakin canggih.
Musuh negara bukan lagi negara lain, melainkan berhadapan dengan orang-orang yang menguasai teknologi. Pengaruhnya pada pertumbuhan ekonomi dan politik. Sudah saatnya, negara secara resmi memperkerjakan hacker profesional untuk meningkatkan ekonomi nasional. [dm]
